• 26

    Feb

    Sanksi untuk Anggota yang Mangkir Berlaku Resmi Setelah Diteken Megawati

    Sabtu, 26 Februari 2011 , 21:24:00 WIB Laporan: Widya Victoria RMOL. DPP PDI Perjuangan telah menjatuhkan sanksi resmi terhadap tiga kadernya yang mangkir dalam Rapat Paripurna DPR untuk membahas usul penggunaan hak angket dalam membongkar mafia pajak. Ketiga kader yang dimaksud adalah Indah Kurnia dari Komisi XI DPR, Herman Hery dari Komisi III DPR, dan Sugianto dari Komisi IV. Indah dan Herman diberi peringatan keras secara tertulis. Sementara Sugianto diskors. Sanksi ini resmi berlaku sejak diteken Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, kemarin (Jumat, 25/2). Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Sidarto Danusubroto kepada Rakyat Merdeka Online menyatakan, ketidakhadiran tiga kader partai tersebut telah membuat kubu pendukung hak angket kalah dua suara dalam voting. Padahal, PDIP s
  • 13

    Dec

    PEMUDA, PEMEGANG HARI KEMUDIAN

    Pidato Pembukaan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia di Bandung. 15 Februari 1960 Saudara-saudara sekalian, Syukur alhamdulillah, pada hari ini akan dibuka dan Insya Allah dibuka Kongres Pemuda seluruh Indonesia. Sebagai yang Saudara-saudara sekalian ketahui dan yang telah pula dikatakan oleh pembicara-pembicara yang terdahulu itu tadi, maka tatkala kita memperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta 10 November yang lalu, pada waktu itu saya berikan komando kepada seluruh pemuda Indonesia untuk mengadakan satu kongres. Satu kongres yang masuk ke dalam ingatan saya tatkala saya berpidato di dalam rapat peringatan Hari Pahlawan itu, saya ingat kepada Kongres Pemuda yang diadakan pada Hari Pahlawan 1945 ialah pada kita punya tahun Proklamasi. Pada waktu itu semua pemuda-pemuda dari seluruh pelosok
  • 30

    Nov

    The Year of The Rediscovery of Our Revolution

    Apa inti sari daripada Manifesto Politik itu ? Lima Saudara-saudara. Saya senang sekali kepada perkataan angka lima, dan inti sari daripada Manifesto Politik ini menang angka lima, dan inti sari daripada Manifesto Politik ini memang lima ini; Satu: Undang-Undang Dasar 1945, jelas bagi Saudara-saudara. Manifesto Politik berdiri tegak di atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang dasar Proklamasi. Kedua: sebagai kelanjutan daripada undang-undang dasar itu oleh karena satu pasal daripada undang-undang dasar itu menghendakinya, nomor dua ialah Sosialisme ala Indonesia. Siapa yang tidak menghendaki sosialisme ala Indonesia, tidak dia berdiri di atas Undang-Undang Dasar 1945, jelas. Ketiga: Dus, dusnya ini saya jelaskan di dalam Manifesto Politik, dua, Demokrasi Terpimpin Sosialisme tidak dapa
  • 25

    Nov

    Mahfud: Ada Distrust Masyarakat Mengarah ke Presiden

    Jakarta - 7 Pimpinan lembaga tinggi negara berkumpul membahas reformasi penegakan hukum di tengah konflik KPK-Polri. Ketujuh pemimpin tersebut menilai ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap simbol negara yang mengarah kepada Presiden SBY. “Sampai saat ini terjadi distrust yang luar biasa antara lembaga penegak hukum . Ketidakpercayaan ini mengarah kepada simbol-simbol negara. Bisa mengarah ke presiden kita karena itu simbol negara kita,” kata Ketua MK Mahfud MD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2009). Mahfud mengatakan, pertemuan ini dalam rangka sinergi antara lembaga negara di tengah konfrontasi perselingkuhan suatu lembaga yang bermain dengan lembaga lain. “Seperti yang selama ini terjadi. Fokus kita adalah reformasi penegakan hukum,” jelasnya.
  • 25

    Nov

    Antara Minah dan Anggodo, Beda Banget!

    Sabtu, 21 November 2009 | 16:39 WIB JAKARTA, KOMPAS.com Mantan Sekretaris Fraksi PDI-P, Jacobus Majong Padang, mengaku miris atas terjadinya ketimpangan hukum yang kini sedang dipertontonkan oleh pemerintahan SBY-Boediono. Politisi yang kerap disapa Kobu ini berujar, kaum Marhaensebutan kaum proletarkini seakan makin diproklamasikan tertindas, belum merdeka. “Yang dipertontonkan jelas sekali, perlakuan hukum yang tidak adil. Contoh konkret nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah. Dia dihukum 1,5 bulan karena mencuri 3 buah kakao di kebun. Meski sudah berusaha meminta maaf, aparat tetap menegakkan hukum. Dalih, menegakkan hukum adil bagi yang melanggar hukum,” kata Kobu, Sabtu (21/11). Menurut Kobu, aparat hukum dalam kasus hukum yang dihadapi Minah berusaha menegakkan hukum s
  • 3

    Apr

    PDI-P, Demokrat, dan Golkar Bersaing Ketat

    Puskaptis: PDI-P, Demokrat, dan Golkar Bersaing Ketat Kamis, 2 April 2009 | 14:06 WIB Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary JAKARTA, KOMPAS.com Survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menunjukkan adanya persaingan ketat antartiga partai besar yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Angka perolehan suara ketiganya beda tipis. Survei yang dilakukan terhadap 1.250 responden di 33 provinsi pada 16-23 Maret itu menempatkan PDI Perjuangan pada posisi teratas dengan 19,60 persen. Disusul Demokrat dengan perbedaan hanya 0,42 persen (19,18 persen), dan Golkar 18,26 persen. “Ketiga partai ini masih punya peluang untuk menang. Persaingan ini masih dalam batas atas maupun bawah margin error sebesar 3 persen. Artinya bisa saja keti
  • 17

    Mar

    SBY Sengaja Memelihara Konflik dengan Mega

    SBY Sengaja Memelihara Konflik dengan Mega detikcom - Senin, Maret 16 Menurut Prof Dr Tjipta Lesmana, SBY adalah politisi yang lihai. Bahkan dia menilai, ‘konflik’ SBY dengan Mega semata-mata konflik yang direkayasa sendiri oleh SBY. Dalam bukunya yang bertajuk Dari Soekarno Sampai SBY Intrik &; Lobi Politik Para Penguasa, di halaman 307 pengamat politik ini menilai bahwa konflik SBY-Mega yang dimulai pada 2004, sengaja dipelihara, kemudian di-blow up pada timing yang tepat dengan memanfaatkan media massa. Tujuannya untuk menarik simpati publik. Kubu Megawati, tanpa sadar, digiring masuk perangkap, karena tidak jeli melihat perma...
  • 17

    Mar

    Indonesia Bangkrut????

    Pernyataan Bangkrut Senin, 16 Maret 2009 00:43 WIB DAYA rusak krisis keuangan global terhadap perekonomian kita sangat dahsyat. Bahkan, saking hebatnya daya rusak tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai-sampai mengatakan bahwa government is broke, pemerintah bangkrut. Ketika memberikan sambutan pada pembukaan Sidang Pleno Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pekan lalu, Kepala Negara menyebutkan bahwa kebangkrutan itu dipicu tergerusnya pendapatan negara. Penerimaan pajak berkurang karena insentif pajak harus dikeluarkan. Pada saat yang sama, pengeluaran bertambah karena pemerintah harus menggelontorkan stimulus ekonomi. Kondisi seperti itulah, kata Presiden, yang membuat pemerintah merupakan pihak yang paling awal terimbas krisis dan paling merugi. Tapi, lanjut Presi
  • 17

    Feb

    Contreng Nomor Sembilan

    Drs. AHMAD SUHARTO GINTING CALEG DPR RI PDI PERJUANGAN Nomor Urut : 9
  • 26

    Dec

    Program Kerja

    Program Kerja Drs. Ahmad Suharto Ginting I Pembangunan dengan visi kerakyatan merupakan pembangunan yang diarahkan pada aspek kemanusiaan dan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat merupakan program kerja kami di PDI Perjuangan. Pembangunan yang menjadi ikon pemerintah Orde Baru berbasis pada industri skala besar hanya menguntungkan sebagian orang saja. Ujung dari strategi pembangunan Orde Baru antara lain mematikan sumber ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada sumber daya alam karena industri yang dibangun merusak lingkungan dan memicu kekerasan bagi komunitas dilingkungannya. Sudah semesttinya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat bukan justru menghasilkan kekerasan dan kerusakan. Pembangunan yang diperjuang
- Next

Author

Follow Me